METI

MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN INDONESIA
Posted on Feb 08, 2018   |   Feature
Anggota DPR Kritik Harga Premium Murah Hambat Energi Terbarukan

Jakarta - Komisi DPR VII DPR RI menyayangkan sikap pemerintah yang membatalkan kenaikan harga premium. Harga Premium batal naik tak lama setelah diumumkan, Jumat (12/10/2018).

Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Maman Abdurahman mengatakan harga Premium yang murah menghambat pengembangan energi baru terbarukan atau energi alternatif.

"Selama harga Premium rendah, bioetanol nggak mungkin mampu. Mau Balitbang bicara research, BPPT, selama harga Premium dalam arti bioetanol apapun produk energi apapun, saya yakin nggak akan mampu mendorong konversi ke energi alternatif," jelas Mamad di Komisi VII DPR Jakarta, Senin (15/10/2018).

Menurut Maman pengumuman kenaikan harga BBM, yang kemudian dibatalkan, merupakan momentum yang tepat untuk mendorong pengembangan energi alternatif. Dia mengaku heran keputusan menaikkan harga BBM dibatalkan.

"Sebetulnya momentum kemarin dengan menaikan harga Premium, momentum tepat, kesempatan cuma saya nggak tahu kenapa diturunkan. Yang ingin saya tanya, apa yang menyebabkan, dasar apa yang dibatalkan kembali," ujar Maman.

Wakil Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam yang juga dari Fraksi Golkar menilai pengumuman kenaikan Premium, yang kemudian dibatalkan, merupakan keteledoran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Tetap itu adalah kalau saya anggap keteledoran Kementerian ESDM, kenapa ada sampai ada statement rencana naik jam 18.00," kata dia.

Apalagi, kata Ridwan, pengumuman tersebut keluar dari mulut Menteri ESDM Ignasius Jonan. Menurutnya, kenaikan Premium sebenarnya bukan masalah asalkan persiapannya matang.

"Terus terang kita sayangkan, kalau naik, naik saja tapi harus sudah siap, bukan dicoba dulu," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII yang lain, Muhammad Nasir meminta pemerintah agar mengkaji secara matang terkait kebijakan harga bahan bakar. Setelah matang, anggota Fraksi Demokrat mengatakan, kebijakan itu baru bisa dilontarkan publik.

"Memang sebelum dinaikkan dirapatkan matang internal pemerintah, sebelum barang ini disampaikan ke publik. Masyarakat sekarang mengalami kegoncangan ekonomi, bagaimana pemerintah memberikan solusi, bagaimana pertumbuhan ekonomi bertahan karena kurs dolar naik terus," tutup Nasir. (hns/hns)