METI

MASYARAKAT ENERGI TERBARUKAN INDONESIA
Posted on Feb 08, 2018   |   Feature
Indonesia Bukan Negara yang Ramah untuk Investor Energi Baru Terbarukan

INDONESIA memiliki ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara dan ke depannya diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Dengan begitu banyak potensi, pemerintah Indonesia melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah membuat komitmen yang kuat untuk meningkatkan penetrasi energi baru terbarukan di dalam total bauran energi nasionalnya sampai 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014.

Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris dimana Indonesia harus mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 atau 41 persen dengan bantuan internasional.

Akan tetapi, total presentase energi baru terbarukan di dalam total bauran energi nasional masih 13 persen dan ke depannya, tanpa perubahan yang signifikan, Indonesia tampaknya tidak akan bisa mencapai target 23 persen energi baru terbarukan pada tahun 2025.

Porsi energi baru terbarukan di pembangkit listrik Indonesia juga masih rendah. Total kapasitas yang sudah terpasang di Indonesia sekitar 62.000 MW dimana 8.500 MW merupakan energi baru terbarukan (13,71 persen). Untuk sebuah negara yang memiliki kemampuan untuk memenuhi semua permintaan listriknya melalui penggunaan energi baru terbarukan (total kapasitas 788 GW), ini mengecewakan dan sampai sekarang masih ada beberapa faktor yang menghalangi proyek-proyek energi baru terbarukan di Indonesia.

Investasi energi adalah proyek jangka panjang (sekitar 20 tahun) dan memerlukan pembiayaan jangka panjang. Harga pembelian listrik juga terlalu rendah bagi para pengembang energi baru terbarukan untuk pulih dari biaya-biaya yang ditimbulkan dalam investasi mereka. Alih-alih mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan apalagi setelah pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NO. 50/2017 yang membatasi harga pembelian listrik paling tinggi sebesar 85 persen dari BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat.

Keputusan Menteri ESDM 1772/20/MEM/2018 saat ini menetapkan BPP nasional pada Rp 1.025/kWh, atau US$0,0766/kWh, sedangkan BPP lokal berkisar dari Rp911/kWh (US$0,0681/kWh) hingga Rp 2.677/kWh (US$0,2/kWh).

Di negara yang berkembang seperti Indonesia, ada banyak ketidakpastian terutama ketika sering terjadi perubahan kebijakan, keterlambatan peraturan, dan penerapan kebijakan pemerintah yang kurang masuk akal terkait energi baru terbarukan. Ini semua telah mengurangi kepercayaan investor dan meningkatkan risiko pengembangan proyek.

Perubahan-perubahan tersebut dapat meningkatkan biaya pengembangan proyek. Kerugian lain untuk investor energi baru terbarukan adalah bahwa harga sistem yang baru tidak memperhitungkan manfaat lingkungan dari energi baru terbarukan (eksternalitas positif) dan oleh karena itu, mendukung bahan bakar fosil.

Ada juga beberapa faktor teknis yang dapat menjelaskan kurangnya peningkatan penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia seperti tenaga surya dan tenaga angin yang intermiten, adanya banyak sekali jaringan yang tersebar di seluruh pulau-pulau di Indonesia, kurangnya lahan yang tersedia dekat dengan pusat populasi, dan terbatasnya kapasitas jaringan listrik. Penghalang terakhir adalah dukungan dan pengaruh dari pemangku-pemangku yang penting di sektor energi baru terbarukan.

Namun demikian, pemerintah Indonesia dapat mengidentifikasi dan mempromosikan peluang di mana energi baru terbarukan adalah pilihan yang paling murah dan pemerintah Indonesia dapat mengurangi hambatan-hambatan untuk proyek-proyek energi baru terbarukan yang kompetitif.

Misalnya, pemerintah Indonesia bisa menjaga stabilitas politik, menghapus hambatan regulasi dan merampingkan proses untuk persetujuan dan perizinan proyek-proyek energi baru terbarukan, memastikan bahwa proyek elektrifikasi yang tidak terjangkau jaringan listrik nasional menggunakan teknologi yang mempunyai biaya yang paling rendah (ini berarti mengambil langkah-langkah untuk transisi dari diesel ke tenaga surya dan tenaga hidro untuk microgrid).

Juga mengevaluasi kembali persyaratan perdagangan dan konten lokal yang dapat meningkatkan biaya dan menyulitkan pengembang energi baru terbarukan untuk mencapai target biaya 85 persen, mengembangkan situs yang baik di mana proyek energi terbarukan cenderung dibawah BPP, membuat lapangan yang adil untuk pengembang energi baru terbarukan dengan mempertimbangkan eksternalitas negatif dari bahan bakar fosil seperti polusi, mengembangkan keahlian dalam manajemen jaringan, memutakhirkan perangkat keras jaringan, dan menambah penyimpanan energi untuk mengatasi masalah intermitensi dari energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga bayu.

Langkah-langkah ini dapat didukung melalui bantuan-bantuan internasional dari segi keuangan dan teknis. Tindakan pemerintah juga diperlukan dalam mengubah insentif Perusahaan Listrik Negara (PLN) sehingga kepentingannya lebih berpatok terhadap energi baru terbarukan. Pemerintah Indonesia juga bisa mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung energi baru terbarukan.

Walaupun Indonesia masih belum menjadi negara yang ramah untuk investor energi baru terbarukan tetapi energi jenis ini telah membuat kemajuan yang cukup signifikan di Indonesia. Misalnya, total kapasitas terpasang dari pembangkit listrik tenaga panas bumi telah berlipat ganda dalam 10 tahun terakhir dan pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk mendukung perluasan energi baru terbarukan dalam dekade berikutnya.

Indonesia juga sudah memiliki PLTB yang komersial di Sidrap, Sulawesi Tengah sebesar 75 MW yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan sudah beroperasi sejak bulan April 2018. Akan ada commissioning lagi di Sidrap Fase II sebesar 72 MW.

Indonesia juga akan membangun PLTB di Kalimangan Selatan sebesar 16 MW. Ada juga beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang masih dalam tahap konstruksi dengan kapasitas 800 MW di Sumatera dan 500 MW di Sulawesi. Pemerintah Indonesia juga telah memperluas penggunaan Biodesel sebesar 20 persen (B20) pada Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun demikian, Indonesia kemungkinan tidak akan mencapai target 23 persen energi baru terbarukan pada tahun 2025 karena pemerintah Indonesia masih memprioritaskan energi murah daripada energi bersih dan ini akan menyulitkan Indonesia untuk berinvestasi dalam energi baru terbarukan tanpa insentif-insentif yang dapat mendukungnya.

Tanpa peningkatan tarif atau peningkatan subsidi, Kementerian ESDM dan PLN tidak dapat menawarkan perjanjian pembelian tenaga listrik yang lebih baik untuk pengembang energi baru terbarukan dan ini akan menjadi penghalang utama bagi pengembang energi baru terbarukan di Indonesia.